Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Perannya tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi juga untuk melayani masyarakat. Selain itu perannya juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam mengkaji itu semua, Himpunan mahasiswa Administrasi publik Umsida menggelar seminar regional yang bertajuk “Peran Aparatur Sipil Negara dalam Administrasi Kependudukan.” Kegiatan tersebut turut mengundang beberapa pembicara , yakni Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Drs.Medi Yulianto M Si dan Dosen Universitas Negri Surabaya Noviyanti M AP, M Pol Sc. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 250 mahasiswa Umsida dan peserta umum dari luar Sidoarjo, dan di Pembina Himmapik Kukuh Sinduwiatmo, M Si serta dosen Administrasi Publik Umsida.

Noviyanti M.Ap, M.pol. Sc menerangkan bahwa kompetensi ASN belum optimal melek teknologi. Inteaksi pelayanan dalam pemerintahan peran ASN di E-gov ada 2 yaitu G2g (governnent to goverment) dan G2c (government to comunity/masyarakat) memiliki 2 peran innovator dan loading sector berfungsi untuk berinteraksi dengan masyarakat, yang kedua sebagai promotor bertujuan untuk memangkas birokrasi dalam memberikan layanan. Noviyanti menambahkan, ASN juga harus memanage waktu. Dan juga mengatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di indonesia masih ada kejadian pungli. Para aparat harus memiliki jiwa wirausaha yang artinya harus peka, menangkap ruang atau inisiatif, dan fleksibel.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Drs. Medi Yulianto, M.Si menerangkan bahwa bekerja di dukcapil itu produk yang dikeluarkan yaitu produk hukum dan produk hukum itu memiliki akibat dan berakibat. Output pelayanan administrasi pendudukan ada 23 jenis. Salah satunya jenis jumlah permohonan layanan terbanyak di dukcapil sidoarjo yaitu pemohon pembuatan akta kelahiran sebanyak 150 pemohon. Sehingga dukcapil sidoarjo menerapkan program salam 30 menit.

Mahasiswa Administrasi Publik Heny wahyuni mengungkapkan, dengan adanya seminar ini ia berharap mahasiswa umsida dapat memahami manfaat pengadministrasian kependudukan di masyarakat.
“Saya berharap para mahasiswa dapat memahami manfaat pengadministrasian kependudukan agar memiliki pemahaman dan kepedulian akan masalah kependudukan sehingga jumlah penduduk yang besar bukanlah permasalahan di suatu daerah atau negara.” pungkas Heny. (dwi/Rizky)

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *