Analis kebijakan adalah seseorang yang bekerja melakukan kajian dan analisis kebijakan berupa penelitian social, terapan, bersifat lintas disiplin ilmu penegetahuan yang bertujuan untuk membuat rekomendasi kebijakan. Analis ini mencakup informasi mengenai permasalahan yang akan diselesaikan dan dampaknya terkait isu-isu publik di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dsb. Profesi analis kebijakan adalah profesi yang menjunjung tinggi martabat dna kehormatan profesi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kode etik sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga, pedoman yang mengatur standar perilaku analis kebijakan yang berasal dari latar belakang berbeda-beda mutlak diperlukan. Beberapa nilai-nilai pokok analis kebijakan antara lain integritas, kompetensi, bertanggung jawab, dan peduli. 

Baru-baru ini telah diselenggarakan uji publik etika profesi, kode etik, dan AD/RT organisasi profesi analis kebijakan yang berlokasi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada Selasa, 21 Juni 2016. Pada kesempatan tersebut Umsida khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Negara telah mendapatkan undangan dalam acara tersebut yang diwakili oleh Kaprodi Ilmu Administrasi Negara yaitu Ibu Ainur Rochmaniah, M.Si serta dua orang dosen yaitu Ibu Dr. Luluk Fauziah, M.Si dan Ibu Isna Fitria, M.Si. Perwakilan dari FISIP Umsida ini merupakan anggota dari IAPA Jawa Timur yang turut menjadi mitra dalam acara kajian tersebut

Pada pertemuan kajian ini beberapa hal penting yang menjadi pembahasan utama diantaranya uji publik kode etik asosiasi analis kebijakan Indonesia dan anggaran dasar asosiasi analis kebijakan Indonesia. Beberapa narasumber yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya berasal dari Lembaga Administrasi Negara, beberapa perwakilan akademisi di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Publik, serta mitra dari IAPA Jawa Timur. Selain itu, beberapa tamu undangan dalam acara tersebut diantaranya anggota IAPA Jawa Timur, perwakilan dari beberapa SKPD di Kota maupun Kabupaten Malang, serta para akademisi.

Berbagai masukan dan rekomendasi telah menjadi diskusi utama dari narasumber dan tamu undangan. Hal tersebut bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan draf/rancangan dari kode etik asosiasi analis kebijakan dan Ad/ART asosiasi analis kebijakan Indonesia. Perancangan/draf asosiasi analis kebijakan memiliki fungsi sebagai legal formal khsususnya bagi tim analis kebijakan yang akan mendapatkan hak dan kewajibannya secara legal yang diatur dalam naungan lembaga negara yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, profesi ini akan menduduki sebuah jabatan fungsional yang akan dikategorikan sebagai Aparatur Negara Sipil (ASN) yang telah lulus uji kompetensi oleh lembaga pembina analis kebijakan dan Non Aparatur Negara Sipil (ASN), akademisi dan anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi melakukan kajian dan analisis kebijakan dan telah disertifikasi oleh Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Pembentukan asosiasi analis kebijakan Indonesia merupakan salah satu bentuk peningkatan dari peran serta dan kiprah profesi analis kesehatan yang mempunyai peranan strategis dalam penyusunan kebijakan yang rasional, konsisten, dan berkesinambungan.  [Kalab/Ilmi]